Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Literasi Hukum - Proses Revisi Undang Undang Pemilu saat ini memang menjadi salah satu agenda Prolegnas 2026, di mana prosesnya sedang bergulir di DPR. Namun, alih-alih berjalan terbuka dan partisipatif, proses tersebut kini berada di persi…
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
…angan ini tidak berdiri di ruang hampa. Pada 2025, setelah mengkritik pembahasan tertutup revisi UU TNI, Andrie juga melaporkan adanya telepon dari nomor tak dikenal dan
Artikel ini menelusuri perbedaan KUHP lama dan KUHP Baru. Mau tau apa yang membedakannya? Yuk Simak penjelasan berikut!
Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
…Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01
…mi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01
…7/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Administrasi Kontrak Kerja Sama Revisi 01
…menilai ada alasan penghapus pidana sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana
Unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan. Paket 1 dari 3 (40 soal).
Unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan. Paket 2 dari 3 (40 soal).
Unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan. Paket 3 dari 3 (40 soal).
…an penulis. Data konten: naskah yang Anda kirim (opini/berita/materi hukum/ruang publik), revisi, status review, dan metadata publikasi. Data komunikasi: pesan melalui formulir kontak, laporan koreksi, atau komunikasi terkait layanan. Data…
