MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
…1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Pencarian
“putusan MK 132/PUU-XXIII/2025”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
…sh; Isu larangan pencatatan perkawinan beda agama kembali masuk meja Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga pemohon—Henoch Thomas (pengamat kebijakan publik), Uswatun Hasanah (advokat), dan Syamsul Jahidin (advokat)—mengajukan pengujian…
Opini 40
Lihat semua di OpiniDaluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
…jelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Materi Hukum 35
Lihat semua di Materi HukumPelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
…dusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
…keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
…ata yang digunakan untuk melatih model AI, setiap konten yang dihasilkannya, dan setiap keputusan yang diambilnya, membawa serta implikasi hukum yang signifikan. Mengabaikan aspek ini bukan hanya kelalaian, tetapi juga sebuah risiko strateg…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanTindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli
…(Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumPutusan Mk
Putusan Mk Putusan Mk adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat putusan mk melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Minuta Putusan
Minuta Putusan Minuta Putusan adalah istilah prosedural terkait minuta putusan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, minuta putusan memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene Indonesisch…
Pembacaan Putusan
Pembacaan Putusan Pembacaan Putusan adalah istilah prosedural terkait pembacaan putusan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, pembacaan putusan memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene…
Tryout 5
Lihat semua di TryoutUTS/UAS HTN & HAN (Paket 1)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 1 dari 3 (40 soal).
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 2)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 2 dari 3 (40 soal).
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 3)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 3 dari 3 (40 soal).
