Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN: Istana Buka Suara, Dewan Pers Turun Tangan
Mensesneg buka suara soal pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia usai bertanya ke Presiden. Dewan Pers minta akses liputan segera dipulihkan.
Pencarian
“pers”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 33
Lihat semua di Berita
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
…adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
Opini 33
Lihat semua di OpiniParadigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum - Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keduanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada publik secara...
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
…masa depan demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024. 1. Pendahuluan: Demokrasi Pancasila di Persimpangan Jalan? Sebuah pertanyaan fundamental menggema dalam ruang publik dan diskursus akademis Indonesia kontemporer: "Apakah Indonesia Saat Ini…
UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Editorial 1
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
…a, wajah, dan tangan, sementara KontraS menyatakan korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen dan masih menjalani perawatan. Polisi saat ini menangani perkara itu sebagai dugaan penganiayaan berat, memeriksa saksi, serta menganalisis rek…
Materi Hukum 13
Lihat semua di Materi HukumRuntuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia
Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.
Mengenal Lebih Jauh Tentang Teori Pembatasan Kekuasaan Negara
Literasi Hukum - Teori pembatasan kekuasaan negara merupakan suatu konsep penting dalam menjaga agar kekuasaan negara tidak melampaui batas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Artikel ini membahas...
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
…tan, sistem analisis prediktif yang mengoptimalkan rantai pasok, hingga algoritma yang mempersonalisasi pengalaman pengguna, AI bukan lagi sebuah konsep masa depan, melainkan realitas strategis hari ini.1 Adopsi ini bukan lagi pilihan, mela…
Peraturan 7
Lihat semua di PeraturanPerubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
…entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
Tata Cara Kerja Sama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers
…Hulu Nomor 47 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers
Putusan MK 40
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BARITO UTARA Tahun 2024 Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permo…
Putusan MK No. 316/PHPU.BUP-XXIII/2025
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BANGGAI Tahun 2024 Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;…
Putusan MK No. 315/PHPU.BUP-XXIII/2025
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PULAU TALIABU Tahun 2024 Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak…
