Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
…cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis Hakim menil…
Pandji Pragiwaksono dilaporkan 6 kali terkait materi 'Mens Rea'. MUI beri masukan soal dampak. Polisi selidiki dugaan penghasutan & UU ITE.
Membahas batas candaan di media sosial dan kapan ucapan dapat dianggap penghinaan serta berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana menurut KUHP baru.
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
…hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti pada Pasal 505 ayat (1) KUHP bahwa “barangsiapa bergelandang tanpa mempunyai mata pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan…
…radilannya. Secara hukum, Indonesia masih memelihara kontradiksi yang lama dan berbahaya. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Namun Pasal 74 menunda keberlakuan ketentuan itu sam…
Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).
Artikel ini membahas seputar materi contempt of court, yakni pengertian, payung hukum, ruang lingkup serta kasus yang pernah terjadi di Indonesia
…, meterai sama sekali tidak menentukan keabsahan suatu surat atau perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai adalah pajak atas dokumen yang dipungut oleh negara—bukan unsur…
…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pembuktian penghinaan Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penghinaan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penghinaan: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dok…
Penghinaan Penghinaan adalah penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur penghinaan telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pertanggungjawaban pidana penghinaan Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan penghinaan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana penghinaan: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertanggu…
