Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…gani perkara dengan nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal. Sidan…
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Literasi Hukum - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan ke...
Pilihan terhadap sistem kepartaian dalam sebuah negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) bukanlah sekadar urusan teknis elektoral…
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
…bahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
…t sipil telah mengecam peristiwa ini, dan Kepala HAM PBB Volker Türk juga menyerukan akuntabilitas. Dalam standar internasional, negara bukan hanya wajib menangkap pelaku, tetapi juga melakukan penyelidikan yang cepat dan imparsial ser…
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
…esidential threshold) yang telah kokoh berdiri selama dua dekade. Norma yang mengharuskan partai politik atau koalisinya memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, kini…
…lokasikan kursi di badan legislatif berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Dalam sistem ini, suara rakyat dihitung berdasarkan perolehan suara partai politik, dan kursi dibagikan kepada partai politik secara p…
…ari praktik ini, dan yang paling mengkhawatirkan, adalah ketika para autokrat menggunakan mekanisme paling sakral dalam sebuah negara—perubahan konstitusi—bukan lagi sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, tetapi…
…tah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
…an Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Akuntabilitas kinerja Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Akuntabilitas kinerja: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur,…
Pengawasan akuntabilitas kinerja Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan akuntabilitas kinerja: Pengawasan dilakukan untuk…
Sengketa akuntabilitas kinerja Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa akuntabilitas kinerja: Sengketa administratif…
Dengan mengakses atau menggunakan __APP_NAME__, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan berikut. 1) Definisi Situs: platform web dan fitur yang dioperasikan oleh __APP_NAME__. Pengguna: setiap orang yang mengakses Situs,…
…hulu melalui komunikasi dengan redaksi. Jika tidak tercapai, penyelesaian dapat mengikuti mekanisme yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
