Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
…35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice and the Rule of Law.
This article expands the discussion of each subtopic to meet the needs of in-depth readers while maintaining relevance to the legal niche.
This article discusses the importance of international civil law in dealing with issues involving foreign elements
…tegritas, kelompok atau individu dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Lembaga Transparency International Meski, Indonesia bukan negara terkorup di dunia, tapi dibandingkan dengan negara Jiran Singapura, Malaysia dan Vietnam masi…
…sakan lebih lanjut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2020 sekitar 3,48 juta hektar, namun angka ini terus menurun akibat berbagai faktor yang merugikan (BPS, 2021). Peran Hutan Mangr…
…ie mengikuti podcast di kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia.” Fakta ini tidak boleh otomatis dijadikan dasar untuk menuduh pelaku atau menyimpulkan motif sebelum penyidikan tuntas. Namun negara…
…at kerja-kerja pembelaan HAM. Masalah berikutnya adalah forum peradilannya. Secara hukum, Indonesia masih memelihara kontradiksi yang lama dan berbahaya. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak p…
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
This article discusses the subjects of law in international law, specifically about two types of subjects of international law, namely state actor and non-state actor.
This article explains the concept of individual and state responsibility in committing international crimes, which is based on the concept of international law.
Artikel ini menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban individu dan negara dalam melakukan kejahatan internasional, yang didasarkan pada konsep hukum internasional.
…ahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
…omor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
…66 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Keimigrasian Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
…g Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
…lah fallback; disarankan mengelola konten lengkapnya melalui CMS agar sinkron untuk versi Indonesia dan Inggris. 1. Ruang lingkup Pedoman ini berlaku untuk seluruh kanal publikasi di situs, termasuk artikel, opini, dan halaman statis. Konte…
Dengan mengakses atau menggunakan __APP_NAME__, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan berikut. 1) Definisi Situs: platform web dan fitur yang dioperasikan oleh __APP_NAME__. Pengguna: setiap orang yang mengakses Situs,…
