Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
...Jenderal. Sidang ini berkaitan dengan pemilihan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Lahat 5, Dapil Kota Palembang 6, dan Dapil Sumatera Selatan 9. Objek permohonan adalah Keputusan...
...utuhan industri dan dunia kerja yang digulirkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus memicu perdebatan sengit di ruang publik. Kebijakan yang bertujuan menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan p...
...ri berdasarkan lahirnya perjanjian The Rome Statute of the International Criminal Court ("Statuta Roma") yang berlaku efektif pada 18 Juli 2002. Secara normatif, ICC berwenang mengadili beberapa subjek hukum yang melakukan kejahatan luar bi...
Artikel ini membahas bagaimana Statuta Roma menjadi harapan baru bagi masyarakat internasional
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.
...dan tidak memuat sanksi. Ia lebih merupakan imbauan moral daripada kewajiban hukum. Untuk teknologi yang dapat menyaring pelamar kerja, menilai kelayakan kredit, menyebarkan informasi, hingga memproduksi konten palsu yang meyakinkan, imbaua...
...akan pembaruan regulasi diperlukan agar Polri mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum masyarakat. [[ref:1]] [[ref:2]] Secara normatif, tujuan itu terdengar benar. Indonesia memang membutuhkan kepolisian yan...
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Artikel ini menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban individu dan negara dalam melakukan kejahatan internasional, yang didasarkan pada konsep hukum internasional.
Naturalisasi di bidang olahraga, atau yang sering disebut sebagai sporting naturalization, tidak boleh dipandang sekadar sebagai strategi taktis pelatih di lapangan.
Artikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera
...eraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65 Tahun 2024 tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan
...hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara.
...hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara; Hak air; Hak Guna Pakai...
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas...
Cari artikel, peraturan, dan istilah hukum.
