Menampilkan 1–10 dari 35 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 31 Jul 2025
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
literasihukum.com/masuk-prolegnas-sejak-2004-bagaimana-nasib-ruu-pprt
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.
Opini
• 27 Apr 2026
UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya
literasihukum.com/uu-pprt-2026-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-rumah-tangga-dan-tantangan-pengawasannya
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.
Opini
• 15 Sep 2025
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-harapan-baru-melawan-korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini
• 07 May 2026
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Opini
• 11 Apr 2025
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Opini
• 19 Mar 2026
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
literasihukum.com/ruu-pengelolaan-perubahan-iklim-dan-status-darurat-yang-hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan iklim.
Opini
• 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Opini
• 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Opini
• 09 Mar 2024
Bolehkah Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi?
literasihukum.com/nominee-arrangement-kepemilikan-aset-koperasi
Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencatatan aset milik Koperasi dengan praktik di lapangannya yang masih be...