Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
…IP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pencarian
“Politik & Kebijakan Publik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 37
Lihat semua di Berita
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
…kata lain, dalam konteks sistem pemilihan proporsional, suara yang diperoleh oleh partai politik seharusnya sejalan dengan jumlah kursi yang mereka peroleh di parlemen agar hasil pemilu tetap proporsional. Oleh karena itu, dalam sistem pem…
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
…ihukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.62/PUU-XXII/2024 mencatat sejarah baru dalam politik Indonesia, khususnya terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Dengan putusan ini, ambang batas pencalonan yang sebelumnya…
Opini 40
Lihat semua di OpiniHukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
…okrasi bangsa, terutama pasca Pemilihan Umum 2024 dan di tengah berbagai tantangan sosial-politik yang kompleks. Urgensi pertanyaan ini semakin terasa mengingat adanya berbagai indikasi potensi pergeseran, atau bahkan kemunduran, dari nilai…
Editorial 1
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Materi Hukum 37
Lihat semua di Materi HukumPolitik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia
Literasi Hukum - Demokrasi adalah fondasi kehidupan berpolitik Indonesia. Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan…
Mengenal Sistem Pemilu
…Sistem pemilu adalah sebuah metode yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin politik dalam suatu negara. Sistem ini menentukan bagaimana suara rakyat diubah menjadi kursi di badan legislatif dan jabatan eksekutif. apa saja sist…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumKebijakan Publik
Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Ruju…
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pelayanan publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat pelayanan publik melalui mekanisme yang tersedia. | Pelayanan p…
Self-determination
Self-determination Hak suatu bangsa untuk menentukan status politik dan mengembangkan ekonomi, sosial, dan budayanya. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep self-determination sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum…
Tryout 1
UPA HAN 1 — Kewenangan & AUPB
…ihan kewenangan (atribusi/delegasi/mandat), diskresi, asas legalitas, AUPB, dan pelayanan publik.
Halaman 4
Lihat semua di HalamanKebijakan Privasi
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas…
Disclaimer
…nformasi di internet dapat berubah (mis. pembaruan regulasi, putusan baru, atau perubahan kebijakan instansi). 1) Bukan nasihat hukum Konten di situs ini bukan nasihat hukum formal dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan advokat/kons…
Syarat & Ketentuan
…t. Kontributor: Pengguna yang mengirimkan konten (opini, berita, materi hukum, atau ruang publik). 2) Ketentuan umum penggunaan Anda wajib menggunakan Situs secara wajar, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kami dapat…
