Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.
…menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
…baru terkait skema pengumpulan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menyebut proses ilegal ini berjalan secara sistematis melalui 'juru simpan' yang beroperasi secara bertingkat. Pelaksana tugas (P…
Literasi Hukum - Artikel ini membahas aspek hukum dalam perkawinan beda agama. Temukan jawaban apakah perkawinan beda agama diperbolehkan di Indonesia dalam penjelasan artikel berikut ini. Perkawinan beda agama atau perkawinan oleh orang ya…
…hkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1] Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara…
…Namun demikian, diversitas kepercayaan ini tidak disambut baik oleh negara. Kebebasan Beragama yang Performatif Eksklusivitas negara terhadap diversitas kepercayaan dibuktikan oleh eksistensi Penetapan Presiden Republik Indonesia Nom…
…ncaman, atau pembalasan akibat kerja-kerja pembelaan HAM. Masalah berikutnya adalah forum peradilannya. Secara hukum, Indonesia masih memelihara kontradiksi yang lama dan berbahaya. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan prajurit tunduk pada p…
…ap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan terakhir inilah yang dalam praktik peradilan kerap menjadi perkara paling sulit, paling lama bergulir, dan paling mempengaruhi masa depan tiga generasi: pasangan yang bercerai, anak yan…
…ecara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu: (1) kaidah/norma agama; (2) kaidah/norma kesusilaan; (3) kaidah/norma kesopanan; dan (4) kaidah/norma hukum.
…stem ketetanegaraan Indonesia yang tidak menganut asas pemisahan atau separation terhadap agama. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menegaskan posisi dan sikap negara yang tidak memisahkan agama dari tatanan kenegaraan. Agama sebagai aspek metafisi…
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman…
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
…ung; mahkamah konstitusi; peradilan tata usaha negara; peradilan umum; peradilan militer; peradilan agama;
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Suryani Ditolak Suryani; kompetensi…
…g Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gewang Pemohon 2 : Rayandi Haikal Ditolak Suryani; Syari'at; Peradilan Agama; Islam; Ajaran Agama; Aturan Agama; Norma Agama; Ketetapan Agama; Ketentuan Agama; Hukum Agama; Perkawinan; Ekonomi Syari'ah; Shadaqah…
Peradilan agama Lingkungan peradilan yang memeriksa perkara tertentu bagi yang beragama Islam, seperti perkawinan dan waris tertentu. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peradilan agama" sering digunakan dalam konteks…
Pembuktian penistaan agama Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penistaan agama. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penistaan agama: Pembuktian dapat melibatkan s…
Pertanggungjawaban pidana penistaan agama Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan penistaan agama. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana penistaan agama: Majelis menilai kesalahan, kema…
