Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
…as minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Pencarian
“Parliamentary threshold 2029”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 15
Lihat semua di Berita
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
…s revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran
…argetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.
Opini 13
Lihat semua di OpiniRevisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
…entang Pemilu tersebut yang dapat dirujuk dan dikaji oleh publik. Padahal, tahapan Pemilu 2029 sudah akan dimulai pada pertengahan 2027 mendatang. Waktu terus berjalan sementara rakyat dibiarkan dalam ketidakpastian. Jika revisi ini terus b…
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Materi Hukum 5
Lihat semua di Materi HukumBabak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
…(MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
…n Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029
…r 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
…engkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
