Yerry Miagoni Duga Ada Kecurangan 14.870 Suara di Pemilu Papua Tengah, Bawaslu Benarkan
Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.
Pencarian
“Lalu Kabur”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
…gujian Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). MK: Jalan Rusak Wajib Diberi Tanda atau Rambu Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurban…
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
…Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dinilai tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, atau masalah persamaan di hadapan hukum, k…
Opini 40
Lihat semua di OpiniInjak Gas, Lalu Kabur: Sanksi Hukum Pelaku Tabrak Lari
Dalam berkendara, keselamatan pejalan kaki adalah prioritas. Menabrak hingga tewas lalu kabur membawa sanksi pidana berlapis.
"Kabur Aja Dulu": Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik
Fenomena "kabur aja dulu" dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada harapan untuk berubah
Cara Menuntut Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas
Literasi Hukum - Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Berikut adalah cara menuntut ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pendahuluan Kecelakaan la...
Editorial 3
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
Literasi Hukum - Negara akhirnya masuk lebih jauh ke ruang digital. Melalui PP TUNAS, pemerintah hendak menegaskan bahwa anak tidak boleh terus-menerus dibiarkan menjadi sasaran pasar, objek algoritma, dan korban dari ekosistem digital yang…
Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumJika Kehilangan Barang karena Dicuri: Hukuman Pelaku di KUHP Baru Berapa Tahun?
…b di keramaian, HP hilang di kafe, motor lenyap di parkiran, atau barang belanjaan dibawa kabur dari minimarket. Masalahnya, ketika Anda tanya ke sekitar atau cari di internet, jawabannya sering simpang-siur: ada yang bilang “cuma den…
Petitum: Memahami Tuntutan Penggugat dalam Gugatan Pengadilan
…nggugat kepada hakim. Secara sederhana, petitum adalah apa yang ingin dicapai penggugat melalui gugatannya. Petitum harus jelas, tegas, dan tidak kabur, serta berkaitan langsung dengan posita (uraian fakta dan dasar hukum) yang disampaikan…
Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
…as kasus-kasus pelanggaran HAM yang menonjol dan strategi penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Pendahuluan Di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) sering menjadi topik perbincangan yang hangat baik di media massa maupun dalam diskusi akademi…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanMengubah Ke-Enam Kali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan
…Mengubah Ke-Enam Kali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Mengubah Ketujuh Kali Peraturan Deerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas
…tujuh Kali Peraturan Deerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Untuk Melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas
Kamus Hukum 7
Lihat semua di Kamus HukumPelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran Lalu Lintas adalah tindak pidana terkait pelanggaran lalu lintas. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pelanggaran lalu lintas telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Huku…
Pembuktian kelalaian lalu lintas
Pembuktian kelalaian lalu lintas Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait kelalaian lalu lintas. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian kelalaian lalu lintas: Pembuktian…
Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas
Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan kelalaian lalu lintas. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas: Majelis menil…
