Legal Due Diligence dalam Hukum Bisnis
Literasi Hukum – Legal due diligence (LDD) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Perusahaan perlu memahami hal-hal terkait manajemen risiko untuk membantu menentukan keputusan yang le...
Pencarian
“Penyusunan UU”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Batasan Penipuan Dan Wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.
Apakah Putaran Kedua Pilpres 2024 Masih Mungkin Terjadi? Ini Syaratnya
Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini telah memasuki tahap perhitungan suara secara nasional di seluruh Indonesia. Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 aka...
Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan
Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
AI sebagai Subjek Hukum: Dilema Etis dan Tantangan Regulasi
Artikel mendalam ini mengeksplorasi konsep AI sebagai subjek hukum, membandingkan dengan entitas hukum non-manusia, dan menggali implikasi hukum dari integrasinya dalam masyarakat. Dari dilema etis hi...
Eksistensi PT Perorangan sebagai Sarana Percepatan Masyarakat Indonesia dalam Berkegiatan Usaha
Artikel ini membahas tentang perbedaan antara PT Perorangan dan PT konvensional di Indonesia, keunggulan PT Perorangan dalam memudahkan pendirian usaha, serta peran pentingnya dalam mendukung wirausah...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Mikroorganisme di Indonesia
…koordinasi antar peraturan masih perlu dikaji lebih lanjut. Peraturan Hukum di Indonesia UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Peraturan ini mengatur penggunaan senjata biologis, termasuk mikroorganisme, sebag…
