Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
Pencarian
“Pasal 462 KUHP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian: Kapan Jatuh ke Ibu dan Kapan Bisa Beralih ke Ayah?
Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.
Diperas atau Diancam Sebar Aib? Ini Pasal 482–483 KUHP Baru dan Hukuman Maksimalnya
…nda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Pasal 482) dan pengancaman (Pasal 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
…nakan hukum Indonesia, sama seperti warga negara Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 2 KUHP: Menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang mela…
9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga
…ang Hukum Acara Pidana (selanjutnya: KUHAP Baru). KUHAP Baru menghadirkan terobosan dalam Pasal 142 yang menghimpun hak-hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu daftar limitatif, mulai dari hak segera diperiksa, hak didampi…
Rekam Diam-Diam Bisa Masuk Penjara? Kok Bisa?
Direkam diam-diam tanpa izin? Jangan panik, kamu dilindungi hukum! Cek langkah tegas dan pasal yang bisa jerat pelakunya di sini!
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-2
Artikel ini membahas mengenai asas-asas umum hukum pidana yang dimuat dalam KUHP. Kira-kira bagaimana yah sejarah dan perkembangannya? yuk simak penjelasan di bawah ini.
Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
…e crime atau tindak pidana inti dalam klaster tindak pidana korupsi terletak pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang kemudian dikenal sebagai delik kerugian negara. Kategori tindak pidana tersebut merepresentasikan titi
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
…hwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipikor
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
…u, perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Akan tetapi, praktik yang mengesampingkan aturan tersebut banyak terjadi di masyara…
