Artificial Intelligence, Pantaskah Dianggap Sebagai Subjek Hukum?
Artikel ini membahas mengenai Artificial Intelligence dan hubungannya dengan Subjek Hukum.
Pencarian
“korporasi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Menelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif
Artikel ini menelusuri perbedaan KUHP lama dan KUHP Baru. Mau tau apa yang membedakannya? Yuk Simak penjelasan berikut!
Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia
Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.
Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus
Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik
…yatakan fakta-fakta berikut: Ira Puspadewi (Eks Dirut): Terbukti menguntungkan orang lain/korporasi (PT JN). Divo
BNI Kembalikan Rp28 Miliar Dana Umat Paroki Aek Nabara yang Digelapkan
…i dengan rekam jejak finansial yang sah milik CU Paroki Aek Nabara. Tanggung Jawab Mutlak Korporasi dan Evaluasi Pengawasan Secara doktrin hukum perbankan dan perlindungan konsumen, langkah BNI untuk menanggung kerugian nasabah akibat perbu…
Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
…Penuduh melihat seorang menteri yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi kepentingan korporasi yang ia dirikan sendiri. Keduanya nyaman karena keduanya sederhana. Hukum pidana, sayangnya, tidak bekerja dengan kenyamanan semacam itu.
Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-7: Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana
Artikel ini membahas mengenai konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, meliputi alasan pembenar, pemaaf, daya paksa, pembelaan terpaksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
