Buronan Internasional di Bali: Seberapa Jauh Hukum Menjangkau?
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
Pencarian
“fungsi meterai dalam hukum”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Membedah Dualisme Hukum: Eksplorasi Dalam Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Literasi Hukum - Dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang dualisme hukum antara tata negara dan hukum administrasi negara, termasuk latar belakang, konsep, dan pembagian kekuasaan antara keduanya. A...
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…
Analisis Kritis Purifikasi Hukum Hans Kelsen dari Perspektif Sosiologis dan Etis
Artikel ini mengulas dan mengkritik purifikasi hukum yang digaungkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
…aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya. Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negar…
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebas…
