Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Artikel ini membahas 3 alasan utama dan menyelidiki lebih dalam tentang pencarian hakikat hukum, keraguan tentang kebenaran dan keadilan hukum positif, serta hubungannya dengan agama dan mazhab sejara...
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
…aka perlu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum serta keadilan. Penyelesaian Sengketa Waris Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang…
…, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia dalam tatanan ekologis.
Literasi Hukum - Hukum adalah perintah penguasa negara. Pandangan ini dikemukakan oleh John Austin, yang mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa". Artikel ini membahas esensi hukum menuru...
Literasi Hukum - Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah dua cabang hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan keduanya, dengan contoh...
Menjelaskan tentang apa itu filsafat hukum, bidang kajian dan kedudukannya dalam konstelasi ilmu hukum.
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber