Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 04 Jan 2026

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik

Opini • 06 Apr 2024

White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun

literasihukum.com/white-collar-crime-korupsi-dan-money-laundry

Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi

Berita • 16 Mar 2024

15 Pegawai KPK Ditangkap atas Dugaan Pemerasan Tahanan

literasihukum.com/15-pegawai-kpk-ditangkap-atas-dugaan-pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 15 orang tersangka yang diduga melakukan pemerasan terhadap para tahanan di Rumah Tahanan Cabang KPK.

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.

Opini • 12 Jan 2026

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

literasihukum.com/hukum-pajak-pertambangan

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Berita • 19 Jul 2025

Kejagung Tetapkan Riza Chalid sebagai Tersangka Korupsi Minyak Pertamina, Kerugian Negara Rp285 Triliun

literasihukum.com/kejagung-tetapkan-riza-chalid-sebagai-tersangka-korupsi-minyak-pertamina-kerugian-negara-rp285-triliun

…saan Agung resmi menjerat pengusaha Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) beserta subholding dan kontraktor k...

Opini • 16 Mar 2023

Penerapan Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Ketentuan Undang-Undang PTUN

literasihukum.com/asas-ptun-dalam-ketentuan-uu-ptun

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tiga asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN), yaitu asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid), asas hakim aktif (pembuktian bebas),...

Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya