Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
Pencarian
“Pasal 462 KUHP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
…yang semestinya dimuat dalam suatu anggaran dasar perseroda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017). Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 40/2007 t…
Somasi Perdata: Prosedur Sah & Kekuatan Pembuktian di Pengadilan
…u tidak memenuhi prestasi Adanya Somasi (Teguran) atau Klausul Fataal Termijn Dasar Hukum Pasal 1234 BW (Kewajiban Prestasi) Pasal 1238 BW (Pernyataan Lalai) Akibat Hukum Belum otomatis menimbulkan hak ganti rugi Menjadi syarat mutlak tuntu…
Batasan Penipuan Dan Wanprestasi
…sekaligus batasan para pihak dalam berprestasi.[1] Kontrak, atau perjanjian, diatur dalam Pasal 1313 Burgerlijke Wetbook (selanjutnya disebut “BW”) yang menunjukkan corak perjanjian sepihak, sedangkan jenis-jenis perjanjian yang dimuat pada…
Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
…dan tidak diterapkan untuk semua kasus. Artikel ini juga membahas perbedaan makna antara Pasal 69 dan Pasal 77 serta Pasal 78 UU TPPU dalam pembuktian terbalik atas harta kekayaan. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Penc…
Perbedaan Delik Aduan dan Delik Umum dalam KUHP Baru
…perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.
Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru, Apakah Masih Pro-Korban?
Literasi Hukum - Pasal 78 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHAP”) mengatur mengenai Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining). Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pengakuan Bersalah terjadi keti…
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
…Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengaturan k…
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
…P Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
