Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Pencarian
“Hukum Adat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mengapa Ahli Pemikir Hukum Membutuhkan Filsafat Hukum?
Artikel ini membahas 3 alasan utama dan menyelidiki lebih dalam tentang pencarian hakikat hukum, keraguan tentang kebenaran dan keadilan hukum positif, serta hubungannya dengan agama dan mazhab sejara...
Buronan Internasional di Bali: Seberapa Jauh Hukum Menjangkau?
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
…araan dan keadilan turut memengaruhi keberadaan harta pusaka (Erpen). Sebagai bagian dari hukum adat, harta pusaka (Erpen) tetap diakui, namun perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern. Penyesuaian t
Memahami Hakikat Hukum: Menguak Pandangan John Austin tentang "Hukum adalah Perintah Penguasa Negara"
Literasi Hukum - Hukum adalah perintah penguasa negara. Pandangan ini dikemukakan oleh John Austin, yang mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa". Artikel ini membahas esensi hukum menuru...
Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus: Apa Bedanya?
Literasi Hukum - Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah dua cabang hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan keduanya, dengan contoh...
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
…Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
Dasar-Dasar Filsafat Hukum
Menjelaskan tentang apa itu filsafat hukum, bidang kajian dan kedudukannya dalam konstelasi ilmu hukum.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
…tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
…MUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
