“sawitisasi Papua”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN
…. Kecaman dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, seperti: Aceh, Riau, Papua dianggap sebagai persoalan serius yang telah mengebiri daerah-daerah dalam prinsip pengakuan ‘hak asal usul’ dalam pemerintahan yang cenderung b…
Meningkatkan Literasi Hukum untuk Menjaga Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia
…njadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Banyak masyarakat Papua yang
Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan
Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...
KPU Tolak Kedudukan Hukum Jois Kambu Atas Dasar Persetujuan Partai Golkar
…an respons terhadap permohonan yang diajukan oleh Jois Kambu, calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6. “Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 2 tahun 2023, s…
Persiapan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran Bersiap Hadapi Proses Hukum
…lanjutkan untuk empat provinsi yang belum merekapitulasi suara, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Ketua Tim Hukum Nasional pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, menjelaskan bahwa prose…
Perselisihan Hasil Pemilu Deyai: KPU Bantah Klaim Agusten Yuppy, Bawaslu Ungkap Dugaan Manipulasi
Sidang MK terkait perselisihan hasil pemilu DPRD Deyai mendengar jawaban KPU dan keterangan Bawaslu tentang dugaan manipulasi suara.
Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial
Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
