Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
Pencarian
“legislasi ugal-ugalan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat
…berarti bebas dari asumsi bahwa pendapat kelompok tertentu selalu benar, sementara produk legislasi DPR selalu dianggap tidak berkualitas. "Merdeka yang saya [maksud] bebas dari pengaruh atau intervensi dan pihak atau kelompok tertentu. Beb…
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Das Sein dan Das Sollen: Memahami Jurang Antara Aturan Hukum dan Kenyataan di Indonesia
"Peraturannya sih bagus, tapi praktiknya di lapangan nol besar!" Literasi Hukum - Kalimat di atas mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sendiri. Ketika melihat pengendara motor melawan...
Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus
Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
…pidana yang selama ini dianggap usang dan rentan penyalahgunaan. Namun, di balik euforia legislasi tersebut, tersimpan residu masalah yang fundamental dan mengkhawatirkan, khususnya terkait mekanisme perampasan kemerdekaan warga negara dal…
Memaknai Ulang Negara Hukum Pancasila: Antara Cita-Cita dan Realita Kontemporer
Sebuah analisis mendalam tentang konsep Negara Hukum Pancasila. Menggali fondasi filosofis, tantangan kontemporer, dan relevansinya di tengah dinamika hukum dan politik Indonesia masa kini.
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik
Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara
Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme
…san HAM dalam doktrin konstitusional harus mendapat dasar UU yang dibentuk melalui proses legislasi. 3) Pergeseran dari Penegakan Hukum ke Keamanan Negara dan Potensi Tumpang Tindih Poin ketiga berkaitan dengan desain reformasi sektor keama…
