Ketika Rupiah Melemah: Bagaimana Peran Hukum Ekonomi Indonesia?
Pelemahan rupiah memengaruhi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Simak analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi Indonesia.
Pencarian
“Parliamentary threshold 2029”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Lahirnya Kembali? "The Guardian Of Constitution"
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Apa Itu Ibu Kota Politik? Ini Penjelasan Resmi KSP soal Target IKN 2028
…Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Subbab 3.6.3 dalam Perpres tersebut secara spesifik mengatur intervensi kebijakan terkait perencanaan, pembangunan kawasan, dan proses pemindaha…
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
…ioritas 2026: Terdapat 67 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka. Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029: Total mencakup 198 RUU. Selain RUU Perampasan Aset, beberapa RUU penting
Penggugat Gibran Keberatan: KPU Ubah Data Pendidikan, PN Jakpus Gelar Mediasi
…atan melawan hukum serta membatalkan keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden 2024–2029. Penggugat juga meminta para tergugat dihukum tanggung renteng membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp125 triliun yang akan disetorka…
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
…-XXII/2024. Putusan itu memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Secara khusus, kajian menilai dua hal: kemungkinan pelanggaran konstitusi dan indikasi penyalahgunaan wewenang. Ketika ditanya soal peluang eval…
Positif atau Negatif Legislator? Membedah Peran Ideal Mahkamah Konstitusi
Literasi Hukum - Setiap kali Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang kontroversial dan berdampak luas—seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presi...
Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...
