KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Pencarian
“PMK 81/2025”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
Dari meterai sampai hutang dipenjara — 12 mitos hukum sehari-hari yang ternyata salah besar. Cek faktanya sebelum salah langkah. Literasi hukum untuk semua.
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
