Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…triliun merupakan hasil eksekusi dari kasus megakorupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan impor gula. Ini adalah ranah pidana di mana kerugian negara dibuktikan melalui proses peradilan
…lah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut mengungkap dugaan penyalahgunaan aset negara milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I. Berdasarkan penyelidikan, total luas tanah yang terlibat mencapai sekitar 8.077 hektare. Tanah berstatus H…
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
…ngan peran negara dalam mengatur sumber daya alam strategis. Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan hasil tambang lainnya memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk me…
…elatan, terutama yang bertempat di Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Pasca ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, food estate dan variasi proyek lainnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), masyarakat hukum adat seperti suku Awyu, Marind,…
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbunyi nyaring dari arah barat Indonesia.
Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencatatan aset milik Koperasi dengan praktik di lapangannya yang masih be...
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada area tersebut.
…ng, dan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi kawasan industri, perkebunan, atau pertambangan. Proses ini kerap berlangsung tanpa persetujuan yang sah dari masyarakat adat, bahkan dengan intimidasi aparat negara. I…
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria
