Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 29 Sep 2024

Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024

literasihukum.com/dinamika-penyelenggaraan-pon-pekan-olahraga-nasional-aceh-sumut-2024

Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.

Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

literasihukum.com/anomali-penegakan-hukum-korupsi-impunitas-struktural

…di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini

Opini • 02 Jul 2025

Regulasi Green IT Indonesia: Mengisi Kekosongan Hukum di Era Digital

literasihukum.com/regulasi-green-it-indonesia-mengisi-kekosongan-hukum-di-era-digital

Teknologi informasi menyumbang krisis iklim. Namun, Indonesia hadapi kekosongan hukum untuk menerapkan Green IT. Pelajari celah regulasi dan solusinya di sini.

Opini • 03 Jan 2026

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

literasihukum.com/korupsi-tanpa-penjara-normalisasi-impunitas-2

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 12 May 2026

Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?

literasihukum.com/mengapa-kerugian-negara-belum-tentu-korupsi

Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi