Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
membahas fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Pencarian
“penghinaan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran
Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...
Rumah Pejabat Dijarah Massa: Bagaimana Pandangan Hukum Pidana?
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
Sering Oversharing di Media Sosial, Apa Risikonya?
Kebiasaan oversharing di media sosial dapat menimbulkan risiko hukum. Simak penjelasan mengenai kaitannya dengan UU ITE dan pentingnya literasi digital.
8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU
Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.
Perbedaan Delik Aduan dan Delik Umum dalam KUHP Baru
Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.
Kerja Bagai Kuda Gaji Seikhlasnya Ironi Gen Z yang Sulit Jadi Karyawan Organik
Bagi Generasi Z, masuk ke dunia kerja hari ini terasa seperti mengikuti perlombaan lari yang garis finish-nya terus digeser.
Menilik Efektivitas Demonstrasi: Resistensi terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
Artikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.
