Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Pencarian
“legislasi ugal-ugalan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Pasien: Sebuah Perspektif Analitik
…kesehatan dan kesejahteraan. Spesifik dalam konteks Indonesia, konstitusi nasional serta legislasi terkait menjamin hak setiap individu untuk mengakses layanan kesehatan. Namun, realisasi hak ini sering kali dihadapkan pada sejumlah tantan…
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
…regulasi politik harus sudah selesai paling lambat pada kuartal pertama 2027. Jika proses legislasi terlambat, tergesa-gesa, atau sarat kepentingan politik jangka pendek, maka kualitas pemilu dan legitimasi demokrasi berpotensi tergerus sej…
Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan
…at publik dan akademis yang signifikan. Artikel ini menyediakan analisis mendalam tentang legislasi ganja di AS, meliputi sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan. Konteks Sejarah di Amerika Serikat Larangan Aw…
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
…adi payung hukum bagi jutaan PRT di Indonesia. Ironisnya, meski sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2004, RUU ini tak kunjung disahkan. Sekretariat Jenderal DPR RI mencatat bahwa RUU PPRT konsisten masuk dal…
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
…ala Badan Keahlian DPR RI, sebuah posisi strategis yang bertanggung jawab mendukung kerja legislasi di parlemen. Dari sisi pendidikan, Inosentius menamatkan studi hukum hingga jenjang doktor di Universitas Indonesia. Bidang keahliannya meli…
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
…kan dari dalam sistem demokrasi itu sendiri, melalui sebuah fenomena yang dikenal sebagai legislasi otokratik atau autocratic legalism. Ini adalah agenda senyap otoritarianisme yang dilakukan oleh para pemimpin populis, yang menggunakan man…
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
