Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Opini • 08 Nov 2025

Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Penegakan Hukum Hanya Omon-Omon

literasihukum.com/evaluasi-1-tahun-prabowo-gibran-hukum-omon-omon

Satu tahun telah berlalu sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/legislasi-ugal-ugalan-otoritarianisme-prosedural

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Opini • 12 Jul 2025

Memaknai Ulang Negara Hukum Pancasila: Antara Cita-Cita dan Realita Kontemporer

literasihukum.com/memaknai-ulang-negara-hukum-pancasila

Sebuah analisis mendalam tentang konsep Negara Hukum Pancasila. Menggali fondasi filosofis, tantangan kontemporer, dan relevansinya di tengah dinamika hukum dan politik Indonesia masa kini.

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 21 Jun 2025

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik

literasihukum.com/undang-undang-dan-jebakan-hukum-formalistik

Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.

Opini • 15 Sep 2025

RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi

literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-harapan-baru-melawan-korupsi

RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 07 May 2026

Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden

literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden

Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.