Opini • 02 May 2025

Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

literasihukum.com/jalan-terjal-beban-pembuktian-dalam-penanganan-kasus-pelecehan-seksual

Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak terungkap.

Opini • 02 May 2025

Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial

literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana

Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 05 Mar 2025

"Kabur Aja Dulu": Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik

literasihukum.com/kabur-aja-dulu-suara-kritis-anak-muda-di-tengah-isu-sosial-politik

Fenomena "kabur aja dulu" dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada harapan untuk berubah

Opini • 11 Sep 2025

Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi

literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi

Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Opini • 21 Feb 2026

Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi

literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi

Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.

Opini • 11 Feb 2026

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Opini • 13 Apr 2026

Restorasi Hak Konstitusional PMI: Menakar Peran KP2MI

literasihukum.com/restorasi-hak-konstitusional-pmi-kp2mi-2

KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devisa.

Opini • 22 Apr 2026

Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri

literasihukum.com/pasal-403-404-kuhp-perlindungan-perempuan-poligami-nikah-siri

Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.