DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.
…ggara Timur (Polda NTT) pada Jumat (25/7). Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, disambut Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko bersama jajaran utama dan langsung mengadakan pertemuan tertutup. Salah satu agenda utama ialah…
…f Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyampaikan bahwa proses seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi terkait kebutuhan pergantian…
Artikel ini membahas tradisi Mandok Hata dalam budaya Batak Toba dan perannya sebagai sarana demokrasi.
…karena Arief akan memasuki usia pensiun pada Februari 2026. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari MK terkait pergantian tersebut. “Nanti fit and proper kemungkinan be…
Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...
…garan hukum dan upaya memecah belah bangsa. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa gerakan ini "diduga bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa." Namun, pandangan berbeda datang dari Wakil Menteri…
Literasi Hukum - Dalam sejarah pemikiran hukum Islam modern, nama Abdullah Ahmad An-Na’im muncul sebagai salah satu tokoh reformis yang tidak hanya kritis terhadap kerangka hukum Islam klasik, tapi juga menawarkan metodologi pembaruan yang…
…akat maupun pemerintah. Salah satu yang paling kontroversial adalah tanggapan anggota DPR Ahmad Sahroni yang menyebut mereka yang menyerukan pembubaran sebagai “orang tolol”. Gelombang protes kemudian berlanjut melalui demonstrasi pada Kami…