Opini • 10 Feb 2023

6 Fakta Porter Kereta, Tanpa Keterikatan Hukum - Bersandar pada Upah Sukarela dari Penumpang Kereta

literasihukum.com/porter-kereta-tanpa-keterikatan-hukum

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 6 fakta porter kereta di Indonesia. Apa saja sih faktanya? yuk simak penjelasan berikut ini! Ditulis oleh: Framulia Aura Salwanea (Mahasiswa Fakultas...

Opini • 22 Jul 2025

Revolusi Algoritma dan Nasib Pekerja Digital

literasihukum.com/perlindungan-hukum-pekerja-digital

Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.

Opini • 26 Feb 2024

Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi

Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...

Opini • 19 Feb 2023

Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia

literasihukum.com/kode-etik-polri

…i, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...

Opini • 21 Feb 2023

Mengapa Memahami Algorithmic Decision-Making Penting Bagi Sarjana Hukum?

literasihukum.com/memahami-algorithmic-decision-making

Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya memahami konsep ADS (Algorithmic Decision-Making) bagi mahasiswa hukum. Apa itu Algorithmic decision-making? Algorithmic decision-mak...

Opini • 19 Jul 2025

Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu

literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu

Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.

Opini • 19 Oct 2025

Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?

literasihukum.com/penghapusan-izin-tka-uu-cipta-kerja

UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.

Opini • 07 May 2026

Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden

literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden

Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.

Opini • 11 Feb 2026

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Opini • 03 May 2026

Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia

literasihukum.com/menuai-permasalahan-kepolisian-republik-indonesia

Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.