Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
…ja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.
Hak untuk Dilupakan dalam revisi UU HAM dinilai penting melindungi individu, tetapi rawan disalahgunakan untuk memutihkan rekam jejak.
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai urgensi revisi KUHAP di Indonesia. Bagaimana sih kira-kira urgensinya? yuk simak penjelasan artikel berikut! Kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-U...
…m - Kamis, 20 Maret 2025 di tengah pusaran penolakan, publik dikejutkan dengan pengesahan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Alih-alih membentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuh…
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.