Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
…un 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
Pencarian
“masyarakat adat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Benarkah Hukum Adat di Desa Sudah Hilang?
…berkunjung ke suatu desa, lalu kalian iseng bertanya kepada warga setempat tentang hukum adat di sana?
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
…NGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
…ah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
…Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
…hun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Pentingnya Hukum Adat dalam Mencegah Perkawinan Dini di Indonesia
…am mencegah perkawinan dini di Indonesia, asalkan ada upaya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.
Hukum Perdata di Indonesia
…jarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
…kum adat Batak Toba melalui musyawarah, harmoni sosial, dan penyelesaian perkara berbasis masyarakat
