Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup
Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi sorotan.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi sorotan.
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
…tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur hukum pernikahan siri. Selain itu, UU Perkawinan secara khusus mengatur hukum perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut huku…
…i tertentu). Dalam tulisan ini, Anda akan memahami bagaimana konsep ini dapat memengaruhi perkawinan sesama jenis dan pengakuan hukum asing di Indonesia. Oleh: Dedon Dianta I. Ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional Ketertiban umu…
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
…lahiran anak luar kawin yang akan mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran Perkawinan yang Sah Pada hakikatnya, sebuah hubungan suami istri seharusnya terikat dengan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah merupakan perkawin…
…upakan peristiwa hukum yang melahirkan tiga konsekuensi pokok. Pertama, putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Kedua, terbukanya pengaturan ulang atas harta bersama. Ketiga, dan ini yang paling kompleks secara yuridis maupun p…
…ntah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 74 Tahun 2021 tentang STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026
…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 64 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK