Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Program jaminan sosial untuk pekerja yang mengalami PHK, mencakup manfaat uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) se…
…al Perselisihan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha terkait hak, kepentingan, PHK, atau antar serikat. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Perselisihan hubungan industrial sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagaker…
…f. Bicara soal ketenagakerjaan, kita dihadapkan pada fenomena yang sulit untuk diabaikan: PHK massal di berbagai sektor industri. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia ha…
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...