Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Pelajari masalah dari perjanjian baku dan penyelesaiannya.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Penggugat protes KPU ubah data pendidikan Gibran. PN Jakpus jalankan mediasi; gugatan minta tanggung renteng Rp125 triliun.
…rbagai tujuan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan sebagainya. Menurut hukum perdata Indonesia, kontrak harus memenuhi empat syarat agar dapat dianggap sah, yaitu: Kesepakatan para pihak. Kedua belah pihak harus setuju untuk me…
…si dengan asumsi bahwa sengketa bisnis pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata seperti kontrak, ganti rugi, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum (PMH). Hukum pidana diposisikan sebagai ultimum remedium yang digunakan…
…enetapan Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai tersangka telah memenuhi syarat hukum, terkait gugatan praperadilan Sekjen DPR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR Tahun Anggar…
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...
…titusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka akan menyampaikan langsung pernyataan pembukaan dari gugatan yang telah diajukan. Pada Rabu, pukul 08.00 WIB, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana untuk menangani sengketa pemilihan presiden…
