Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…n kepala daerah kepada DPRD, perdebatan tidak boleh berhenti pada efisiensi biaya, teknis penyelenggaraan, atau kelelahan publik terhadap praktik politik uang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana kita memahami arti representasi…
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
Sidang MK atas gugatan suara dicuri dalam pemilihan DPRD Intan Jaya. Hakim dan pengacara tampak serius.
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
…ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindunga…
…Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam uji konsekuensi yang disertakan, KPU beralasan bahwa membuka dokumen-dokumen persyaratan capres-cawapres berpotensi mengungkap informas…
…rum. Semua fraksi langsung menyetujui isi surat tersebut. Lanjutan Kajian Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Adies menegaskan, surat ini merupakan tindak lanjut telaah Komisi III atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan itu memisahkan pen…
Artikel ini membahas seputar materi contempt of court, yakni pengertian, payung hukum, ruang lingkup serta kasus yang pernah terjadi di Indonesia
…erta kecanduan algoritma yang merusak perkembangan otak anak. Regulasi sebelumnya seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE dirasa belum cukup kuat untuk memaksa platform digital bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekat…
