Chat Privat Bukan Bebas Hukum: Pidana Pelaku Pelecehan Seksual
Kasus pelecehan seksual dalam grup chat digital mahasiswa menunjukkan bahwa rape culture dapat berkembang dalam ruang belajar yang seharusnya aman dan inklusif.
Pencarian
“media”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Merek Bukan Sekadar Nama: Bagaimana Hukum Melindungi Bisnis Anda?
Pahami cara hukum Indonesia melindungi merek bisnis, prinsip first to file, gugatan merek, pidana, dan langkah praktis pendaftaran.
9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga
Dipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.
Syarat Lowongan Kerja yang Diskriminatif? Ini Penjelasan Aturan Kemnaker
Syarat lowongan kerja seperti batas usia, good looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.
Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026
Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Putusan MK No. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
…n secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan…
Kebijakan Privasi
…fil (opsional), dan pengaturan akun. Data profil penulis: biodata (jika Anda isi), tautan media sosial (Instagram/Facebook/LinkedIn/X), serta informasi yang Anda tampilkan di halaman penulis. Data konten: naskah yang Anda kirim (opini/berit…
Putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025
…hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi atau konsiliasi”. 3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4.Menolak permohonan Pemoh…
Putusan MK No. 32/PUU-XXIII/2025
…n mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daer…
