Tindak pidana penggelapan
…indak pidana penggelapan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana
Pencarian
“revisi KUHP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tindak pidana penipuan
…n tindak pidana penipuan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana
Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
…alnya memukul, menampar, menusuk, menendang, membacok, dan sebagainya. Penganiayaan dalam KUHP terdiri dari unsur sebagai berikut: Barang siapa; Penganiyaan dengan sengaja merusak kesehatan atau menghendaki terjadinya rasa sakit dan luka. T…
Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya
Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
…itusional masyarakat untuk berpendapat dan mengkritik pemerintah. Ke depannya, diperlukan revisi UU 1/1946 untuk mendefinisikan "keonaran" secara lebih jelas dan mencegah penyalahgunaan pasal tersebut untuk membungkam suara kritis. Unsur "K…
MK: Pasal 302 KUHP Bukan Larang Pindah Keyakinan
MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama, bukan pindah keyakinan.
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).
Di Balik Cuan Endorsement: Bayang-Bayang Penjara bagi Influencer Kripto Nakal
Dunia kripto saat ini sudah mengalami perkembangan yang amat sangat cepat, secara umum kripto merupakan mata uang digital yang keamanannya dijamin dengan kriptografi.
Hari ini Mahkamah Konstitusi Gelar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK
Literasi Hukum - Rabu, 15 Maret 2023, Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat pleno hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua. Pemilihan akan dilakukan dalam dua tahap yang akan dimulai pada pukul 11...
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
…enterian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2025 yang merevisi tata cara penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai—termasuk mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”…
