Putusan MK No. 67/PUU-XVII/2019
…hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Supriyono Ditolak Tenggat waktu pelaksanaan mediasi dan/atau ajidukasi pada komisi informasi publik
Pencarian
“media”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.
Memahami Struktur dan Anatomi Kontrak
Artikel ini membahas secara rinci struktur dan anatomi kontrak dalam bisnis, baik syariah maupun konvensional, mengungkap pentingnya elemen-elemen seperti pengenalan, definisi, dan klausul pengakhiran...
Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia
Artikel ini membahas perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum di Indonesia. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, s...
Memahami Hierarki Norma Hukum: 5 Menit Memahami Tata Urutan Aturan
Pelajari hierarki norma hukum, mulai dari pengertian norma, norma hukum, hingga penjenjangannya.
Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan, Bagaimana Aturan Hukumnya?
Artikel ini membahas secara mendalam tentang fenomena tukar uang baru yang ada di pinggir jalan serta bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap budaya tersebut berdasarkan undang-undang dan hukum I...
Putusan MK No. 78/PUU-XVII/2019
…saksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama Ditolak Informasi dan Transaksi Elektronik
Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan
Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.
Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021
…an Kepolisian, Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, Memeriksa tanda pengenal, Tayangan Media
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
