DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
…naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.
Pencarian
“putusan MK 132/PUU-XXIII/2025”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024
…dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...
Permasalahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia
…mbali perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut Umum, Peninjauan Kembali perkara pidana terhadap putusan prapreadilan, Peninjauan Kembali perkara pidana ketika terpidana buron, dan terkait batasan Peninjauan Kembali perkara pidana. Artikel ini mer…
Cara Membela Diri Dari Begal Sesuai KUHP Baru: Panduan Lengkap 2026
Pelajari cara membela diri dari begal sesuai KUHP terbaru agar terhindar dari jerat hukum. Noodweer, proporsionalitas, & langkah setelah kejadian.
Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.
9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga
…atif. Sejak 2 Januari 2026, kondisi ini berubah drastis dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya: KUHAP Baru). KUHAP Baru menghadirkan terobosan dalam Pasal 142 yang menghimpun hak-h…
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
…a waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang selesai dalam waktu tertentu. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, ketentuan mengenai jangka waktu atau selesainya pekerjaan terten
