Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Berita • 15 May 2024

Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU

news.literasihukum.com/status-erick-hendrawan-septian-putra

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Materi Hukum • 05 Feb 2024

Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan

literasihukum.com/peradilan-untuk-konflik-pertanahan

Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.

Opini • 19 Aug 2023

Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?

literasihukum.com/demokrasi-lingkungan-hidup

Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, serta bagaiman...

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Materi Hukum • 24 Apr 2024

Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

literasihukum.com/makna-dissenting-opinion-perkara-phpu-pilpres

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Materi Hukum

7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum

literasihukum.com/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum

Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?