Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Pencarian
“PMK 108/2024”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Jaminan Abortus Provocatus Aman Bermutu Bagi Korban Perkosaan Guna Menurunkan Maternal Mortality Rate”
…dari aborsi tidak aman tersebut.[5] Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada Maret 2024 lalu memaparkan data, bahwa pada tahun 2023 pengaduan kasus keke
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
…formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXII/2024 Pada tanggal 3 Januari 2025 lalu, Putusan MK Nomor 165/PUU-XXII/2024[1][2] menyatakan menolak gugatan uji materiil terhadap norma pada pasal 23 a…
Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir
…legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
MK Batasi Amicus Curiae Pilpres 2024, Putusan Diumumkan 22 April!
…menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.
KPU Bantah Pengurangan Suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah
KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.
KPU Klarifikasi Kesalahan Data Sri Sulartiningsih dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPD 2024
…war Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam perkara nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024. “Berdasarkan dalil Pemohon, Pemohon telah keliru dalam melakukan persandingan data, dikarenakan Pemohon membandingkan C Plano versi Pemohon deng…
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
…uktikan luka yang sudah hilang sebelum laporan diterima. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia — naik hampir 10 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pelakunya ad…
