Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.
Pencarian
“korupsi kuota haji”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KPK Ungkap 81 Persen Koruptor Pria Alirkan Duit ke Selingkuhan
KPK menyebut korupsi kerap diikuti TPPU. Uang hasil korupsi disebut mengalir ke keluarga hingga selingkuhan untuk menyamarkan aset
Analisis Penafsiran Hukum Hakim pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 610 K/Pid.Sus/2020
…metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank
Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.
Perdagangan Bebas: Peran Pemerintah dan Penataan Regulasinya
Literasi Hukum - Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kegiat...
Warisan Antikorupsi yang Tercoreng: Ironi Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi kasus korupsi di sektor pendidikan.
Partai Bulan Bintang Gugat KPU ke MK Atas Dugaan Manipulasi Suara di Bulungan
Partai Bulan Bintang menggugat KPU ke MK terkait dugaan manipulasi suara.
Mens Rea Sebagai Unsur Penting dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Literasi Hukum - Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak tatanan keadilan sosial. Dalam upaya memb…
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.
MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.
