Energi Murah dan Pengkhianatan Konstitusi
…tidak mungkin dicapai tanpa kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Tafsir progresif atas konstitusi seharusnya menitikberatkan pada Pasal 33 ayat (4)
Pencarian
“konstitusi hijau”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
…peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Rekam Diam-Diam Bisa Masuk Penjara? Kok Bisa?
…"Iseng" di Mata Undang-Undang Jauh sebelum aturan teknis dalam UU ITE atau UU TPKS lahir, konstitusi Indonesia telah menjamin perlindungan privasi setiap warga negar
Tiga Nama Calon Hakim Konstitusi Pengganti Anwar Usman Sudah Mengerucut
Mahkamah Agung mengumumkan tiga peserta terbaik seleksi calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman, yakni Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan.
Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam
…Literasi Hukum - Di tengah narasi besar pemerintah soal “transisi energi” dan “investasi hijau”, tersembunyi ironi pahit: Raja Ampat, salah satu wilayah paling kaya biodiversitas laut di dunia, sedang diambang kehancuran ekologis. Rencana…
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
…ucapan putusan pada Rabu (17/9/2025). Penolakan Uji Materi Pasal 1 Angka 19 UU LLAJ Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 UU 22/2009. Para Pemohon meminta agar n…
Arief Hidayat Tutup Masa Tugas di MK dengan Guyon soal Anwar Usman dan “Berkah” Kota Solo
JAKARTA, Literasi Hukum - Menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai hakim konstitusi, Arief Hidayat menyampaikan candaan kepada Anwar Usman dan berseloroh bahwa Solo seakan memiliki "berkah" karena mampu menghasilkan Presiden dan Wakil…
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
…, menpan.go.id, 23 Januari 2025). Tindakan ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XXII/2024. Namun, beruntungnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan revisi dan menunda pelantikan tersebut. Namun, a…
Podcast Ulasan Artikel: Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-2 mengenai Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar.
