Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…g dapat memengaruhi posisi pekerja selama bekerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Masalahnya, banyak calon karyawan menandatangani kontrak kerja tanpa membaca detailnya. Ada yang baru sadar bahwa kontraknya memuat penalti resign san…
…Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang telah berlaku sejak 1981. Mengingat kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperbaharui agar tetap relevan dan efekt…
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
…ndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara umum tentang kewenangan notaris. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autenti…
…hanan dokter Richard Lee selama 40 hari, terhitung sejak 26 Maret 2026 hingga 5 Mei 2026. Perpanjangan itu dilakukan karena proses pemberkasan perkara masih berjalan dan penyidik masih menunggu kepastian apakah berkas perkara sudah dinyatak…
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
…lalu boleh. Syarat lowongan kerja bisa dinilai diskriminatif apabila tidak relevan dengan jabatan, tidak berkaitan langsung dengan kompetensi, dan justru menutup kesempatan orang lain untuk memperoleh pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan…
…entingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan menghadapi tantangan masa kini. Transformasi Paradigma Konstitusional dalam Amandemen Konstitusi Amandemen UUD 1945 sebagai buah perjuangan reformasi menumbuhsuburkan tran…
KPK sita miliaran rupiah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.
…rpretasikan norma ini secara berbeda, terutama dalam hal apa yang dapat dianggap sebagai "jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Saldi Isra juga membahas bagaimana pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-X…
