Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Pencarian
“PMK 108/2024”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KPU Tolak Kedudukan Hukum Jois Kambu Atas Dasar Persetujuan Partai Golkar
…an Karya Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6. “Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 2 tahun 2023, syarat jelas dan nyata untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah adanya rekomendasi dari partai. Dalam sidang…
Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?
Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
…skualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari Pemilihan Presiden 2024. Mereka mengklaim bahwa pendaftaran Prabowo-Gibran melanggar aturan hukum dan etika. Permintaan ini diajukan dalam konteks perselisihan hasil pem…
Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab
…it dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum perkara nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PPP untuk pengisian calon anggota DPR RI pada Dapil Jambi. “Bahwa di tingkat Provinsi Jambi, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno…
Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi
…ngenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...
Sempadan Pantai : Urgensi Regulasi Tanaman Penahan Abrasi
…lam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), sekitar 70% dari garis pantai Indonesia mengalami abrasi, yang dapat mengancam keberadaan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam kon…
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
…m Kebebasan Berpendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam putusan MK pada 21 Maret 2024, menyoroti bahaya pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang mendefinisikan "keonaran" secara tidak jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menjerat individu at…
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
…garan privasi dan pencemaran nama baik. Pilkada Core Memasuki perhelatan Pilkada serentak 2024, publik nampaknya dibuat gumoh bahkan heran oleh kelakuan para calon-calon pemimpin daerah. Putra-putri daerah yang digadang akan membawa perubah…
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
…julukan tersebut, tersimpan ironi besar. Berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2024, tingkat kelaparan Indonesia berada di angka 16,9, yang masuk dalam kategori "sedang". Meski membaik, ketimpangan antara surplus produksi di bebe…
