Perbedaan Perjanjian dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Indonesia
Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perbedaan perjanjian dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks hukum Indonesia.
Pencarian
“Jabatan Notaris”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik
Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis m...
Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.
Pencatatan Palsu Surat dan Keabsahannya
Artikel ini membahas mengenai pencatatan surat palsu, sebuah tindakan ilegal yang melibatkan pembuatan atau pengubahan surat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis
Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.
Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan
Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan
Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet
…(KPK) mengungkap uang Rp 2,6 miliar yang diduga berasal dari pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sempat dikumpulkan dalam karung sebelum diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut dis…
