Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…dan pembahasannya ditunda karena belum ada kesepakatan antara Panja RUU DKJ dari DPR dan pemerintah. DPR mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden, sedangkan pemerintah ingin tetap menggunakan sistem pemilihan lan…
…kan 2026 di Badung, Bali, pada 23 April 2026. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penyesuaian sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sebagai upaya m…
…res) agar revisi kedua UU ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Persetujuan DPR dan Langkah Selanjutnya DPR telah menyetujui RUU perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun…
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
…h ke bawah untuk memiliki rumah layak melalui skema tabungan rutin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, program ini melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang perumahan untuk menyediakan rumah dengan harga ter…
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
…berhadapan dengan ruang digital yang penuh risiko. Negara wajib memaksa platform memikul tanggung jawab yang selama ini terlalu sering dialihkan kepada orang tua, sekolah, atau pengguna sendiri. Dalam isu ini, dalih kebebasan platform tida…
…um Administrasi Negara: Teori Ekapraja (Ekatantra) Pada abad ke-14 dan abad ke-15, sistem pemerintahan pada umumnya negara, khususnya di Eropa adalah monarki absolut, yaitu seluruh kekuasaan negara berada dalam satu tangan, yaitu raja. Dala…
…tik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu." John Stuart Mill: "Pemerintahan di mana segenap warga negara, laki-laki dan perempuan, yang…
…a kerajaan yang dipimpin oleh raja, ratu, sultan, atau pimpinan masyarakat adat setempat. Pemerintahannya bersifat monarki dan aristokrasi yang terdiri dari para bangsawan atau feodalis. Raja sebagai pimpinan kerajaan mengembangkan bahasa d…
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
…a konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa p…
…a konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa p…
…Affan (Pemohon II) Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. perlindungan sosial, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin
Kepatuhan tanggung jawab direksi Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait tanggung jawab direksi. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan tanggung jawab direksi: Kepatuha…
Kepatuhan tanggung jawab komisaris Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait tanggung jawab komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan tanggung jawab komisaris: Ke…
Pengawasan tanggung jawab jabatan Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan tanggung jawab jabatan. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan tanggung jawab jabatan: Pengawasan dilakukan unt…
Latihan PMH, tanggung jawab, peralihan hak, dan jaminan kebendaan (gadai, fidusia, hak tanggungan).
Dokumen ini menjelaskan batasan tanggung jawab atas penggunaan informasi, fitur, dan konten di __APP_NAME__. Seluruh materi yang dipublikasikan di situs ini disediakan untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum. Kami berupaya menya…
…ruang publik). 2) Ketentuan umum penggunaan Anda wajib menggunakan Situs secara wajar, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kami dapat menambah, mengubah, atau menghentikan fitur tertentu sewaktu-waktu untuk peningkata…
